𝐉𝐀𝐖𝐀 𝐓𝐄𝐍𝐆𝐀𝐇, 𝐑𝐉𝐒𝐍𝐄𝐖𝐒.𝐈𝐃 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar janji pemerintah pusat kini tengah berada dalam sorotan tajam. Temuan di lapangan, termasuk derasnya aspirasi dari kalangan mahasiswa hingga laporan akar rumput di media sosial (TikTok), mengungkap tabir gelap pelaksanaan program yang diduga jauh dari standar operasional yang ditetapkan.
KRT. Ardhi Solehudin, SH., M.Kom., seorang jurnalis senior, pemilik media, sekaligus pengamat integritas publik, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas banyaknya temuan menu MBG yang dianggap tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar gizi nasional.
"Sebagai jurnalis dan pengamat, saya menerima banyak laporan, baik secara langsung maupun melalui dinamika di media sosial. Sangat miris melihat menu yang seharusnya menjadi asupan gizi bagi generasi bangsa, justru diberikan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat," tegas Ardhi Solehudin dalam keterangannya, Selasa (4/3/2026).
Ardhi menyoroti bahwa ketidaksesuaian menu ini bukan sekadar masalah teknis dapur, melainkan indikasi adanya lemahnya pengawasan atau potensi penyimpangan anggaran di tingkat pelaksanaan bawah. Fenomena ini telah memicu gelombang kritik dari kalangan akademisi dan mahasiswa yang menilai program mulia ini terancam gagal jika praktik di lapangan dibiarkan tanpa kendali.
Lebih lanjut, Ardhi mempertanyakan sejauh mana fungsi kontrol dari pemerintah pusat terhadap maraknya pemberitaan dan unggahan viral mengenai ketidaklayakan menu MBG tersebut.
"Kita bertanya-tanya, apakah pusat menutup mata terhadap fakta-fakta yang beredar di TikTok dan media massa? Jangan sampai program unggulan ini hanya menjadi proyek formalitas tanpa kualitas. Saya mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung atau setidaknya melakukan evaluasi total terhadap tim pelaksana di daerah," tambahnya.
Ia menekankan bahwa jika tidak ada tindakan tegas dari RI 1, maka integritas program MBG akan runtuh di mata publik. Ardhi berkomitmen melalui jaringan medianya untuk terus mengawal dan melakukan investigasi mendalam terhadap setiap temuan yang merugikan hak masyarakat dan keuangan negara.(*)
𝐑𝐞𝐝
