𝐒𝐄𝐌𝐀𝐑𝐀𝐍𝐆,𝐑𝐉𝐒𝐍𝐄𝐖𝐒 𝐈𝐃 - 3 Agustus 2026 Di tengah keprihatinan ekonomi masyarakat yang kian melilit dan persiapan bangsa menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81, iklim tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah justru diterpa krisis moral dan integritas yang parah. Fenomena maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap deretan kepala daerah di Jawa Tengah memicu kecaman keras dari insan pers dan lembaga kontrol sosial.
Menanggapi rentetan OTT pejabat publik tersebut, Pemilik Media Group Realita Jaya Sakti yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Pewarta Warta Indonesia (PPWI) DPD Jawa Tengah sekaligus Dewan Penasehat Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII), KRT Ardhi Solehudin, S.H., M.Kom., menyampaikan kritik dan pernyataan sikap yang tajam.
"Bulan Agustus seharusnya menjadi momentum merayakan kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun amat ironis, ketika rakyat kecil tengah menjerit menghadapi kondisi ekonomi yang kian sulit, para oknum kepala daerah yang dipilih oleh rakyat justru tega mengkhianati amanat tersebut demi memperkaya diri sendiri. Ini adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan mencederai nilai kemerdekaan," tegas KRT Ardhi Solehudin, S.H., M.Kom. dalam keterangan resminya di Semarang, Senin (3/8/2026).
𝐂𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐊𝐫𝐢𝐭𝐢𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐒𝐢𝐤𝐚𝐩 𝐏𝐞𝐫𝐧𝐲𝐚𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢
Sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi dan fungsi kontrol sosial, KRT Ardhi Solehudin menyoroti beberapa poin krusial atas maraknya penindakan korupsi pejabat daerah sepanjang paruh pertama tahun 2026:
𝐊𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐊𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧: Kepala daerah yang diberi mandat penuh oleh rakyat seharusnya berdiri di barisan terdepan memberi keteladanan. Praktik pemerasan, jual-beli jabatan, hingga konflik kepentingan adalah bukti nyata degradasi moral kepemimpinan.
𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐦𝐩𝐮𝐥: Di tengah perjuangan ekonomi masyarakat yang serba terbatas, perilaku koruptif para pejabat menunjukkan hilangnya rasa empati dan kepedulian terhadap nasib rakyat yang mereka wakili.
𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐬𝐢 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢𝐤: Maraknya OTT harus menjadi bahan edukasi publik sekaligus peringatan keras bagi sistem politik nasional. Tingginya biaya politik Pilkada tidak boleh lagi dijadikan dalih untuk melegalkan praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.
"Kami dari jajaran pers dan organisasi wartawan tidak akan berdiam diri. Kami mengambil posisi tegas untuk terus menyuarakan kebenaran, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mengawal proses penegakan hukum agar tercipta pemerintahan yang bersih (clean governance) di Jawa Tengah," tutupnya.
(Red/KRT)
