PEMALANG, rjsnews id — Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) menyampaikan dorongan agar tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih berada di Kabupaten Pemalang turut melakukan pendalaman terhadap sejumlah program dan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik.
AWPB meminta agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang menjadi perhatian untuk dilakukan pemeriksaan atau inspeksi mendadak (sidak), khususnya terkait beberapa isu yang tengah menjadi sorotan masyarakat.
Perwakilan AWPB menyampaikan bahwa keberadaan tim KPK di Pemalang menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Selagi tim KPK masih berada di Pemalang, kami berharap sejumlah program yang menggunakan anggaran publik dapat ikut menjadi perhatian. Hal ini penting sebagai bentuk pengawasan agar seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar ketua AWPB.
Salah satu hal yang menjadi perhatian AWPB yakni terkait anggaran publikasi yang dikelola Diskominfo Kabupaten Pemalang. Menurut AWPB, keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penggunaan, serta mekanisme kerja sama publikasi perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat maupun insan pers.
Selain itu, AWPB juga menyoroti program layanan internet atau wifi gratis yang menjadi salah satu bentuk pelayanan publik. AWPB meminta agar program tersebut dapat dievaluasi, baik dari sisi perencanaan, realisasi, manfaat bagi masyarakat, maupun efektivitas penggunaan anggarannya.
Di bidang kepegawaian, AWPB turut meminta agar BKPSDM Kabupaten Pemalang memberikan penjelasan terkait proses rotasi dan mutasi sejumlah kepala sekolah. Menurut organisasi tersebut, setiap proses penempatan jabatan harus dilakukan secara profesional, objektif, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain menyoroti sejumlah program pemerintahan, AWPB juga menyampaikan harapan kepada Wakil Bupati Pemalang Nurkholes yang saat ini telah menerima surat keputusan atau mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang.
AWPB menegaskan agar Plt. Bupati Pemalang menjalankan amanah jabatan sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas serta kemajuan Kabupaten Pemalang.
“Pemimpin daerah harus berdiri untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok, golongan, orang-orang dekat maupun kerabat tertentu. Sudah waktunya Pemalang bergerak maju dan sejajar dengan kabupaten lain yang lebih berkembang,” tegas ketua AWPB.
AWPB berharap kepemimpinan Plt. Bupati Pemalang mampu membawa perubahan positif, terutama dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang.
AWPB menegaskan bahwa berbagai masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan insan pers dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.
