๐๐๐๐๐๐๐, ๐๐๐๐๐๐๐.๐๐ – Merespons kritik yang disampaikan oleh tokoh Aktivis Majenang, Cucu Iskandar mengenai kondisi RSUD Majenang yang memprihatinkan, KRT. Ardhi Solehudin, SH, M.Kom, selaku pemilik media, pengamat integritas publik, sekaligus anggota PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia), secara tegas menyatakan sikapnya.
Menurutnya, kondisi yang terjadi di RSUD Majenang bukan lagi sekadar permasalahan internal, melainkan sudah menjadi persoalan publik yang serius.
๐๐๐ซ๐ฌ๐ฉ๐๐ค๐ญ๐ข๐ ๐๐ฎ๐ค๐ฎ๐ฆ ๐๐๐ง ๐๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ ๐๐จ๐ฌ๐ข๐๐ฅ
Sebagai praktisi hukum dan insan pers yang tergabung dalam PPWI, KRT. Ardhi Solehudin menekankan bahwa hak masyarakat atas kesehatan dilindungi oleh Undang-Undang.
"Ketersediaan obat dan pelayanan prima adalah hak konstitusional rakyat. Jika stok obat esensial kosong dan pelayanan dinilai 'loyo', maka ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pengabaian prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)," tegas KRT. Ardhi Solehudin, SH, M.Kom.
๐๐ฎ๐ ๐๐๐ง ๐๐๐ฅ๐๐ง๐ ๐ ๐๐ซ๐๐ง ๐๐๐ง๐๐ฃ๐๐ฆ๐๐ง
Dalam kapasitasnya sebagai pengamat integritas publik, ia menggarisbawahi beberapa poin penting atas dugaan pelanggaran yang terjadi:
๐๐๐ฅ๐๐๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ฌ๐ข ๐๐๐ง๐ ๐๐๐๐๐ง: Krisis logistik medis yang berlarut-larut mengindikasikan adanya perencanaan kebutuhan yang tidak presisi atau hambatan administratif yang tidak wajar.
๐๐๐ง๐ ๐๐๐๐ข๐๐ง ๐๐๐ฌ๐๐ฃ๐๐ก๐ญ๐๐ซ๐๐๐ง: Munculnya keluhan terkait pengurangan kesejahteraan pegawai merupakan ancaman bagi integritas pelayanan.
Tenaga medis yang tidak sejahtera sulit memberikan layanan maksimal tanpa diskriminasi.
๐๐ซ๐๐ง๐ฌ๐ฉ๐๐ซ๐๐ง๐ฌ๐ข ๐๐ง๐ ๐ ๐๐ซ๐๐ง: Sebagai instansi yang menggunakan dana pajak rakyat, RSUD Majenang wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran melalui ketersediaan fasilitas yang nyata.
๐๐๐ฌ๐๐ค๐๐ง ๐๐ค๐ฌ๐ข ๐๐ฒ๐๐ญ๐
Selaku anggota PPWI, KRT. Ardhi Solehudin menyatakan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap segera turun tangan.
"Kami dari PPWI dan unsur pengamat integritas mendesak dilakukan audit menyeluruh. Jangan biarkan manajemen yang amburadul merugikan warga Majenang. Direksi wajib bertanggung jawab dan melakukan perbaikan sistem secara total, bukan hanya sekadar janji administratif," tutupnya.
"๐๐๐๐ ๐๐๐ฃ๐๐ง๐๐ง๐ ๐๐๐๐ฅ๐๐ก ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐ค ๐ซ๐๐ค๐ฒ๐๐ญ. ๐๐๐ง๐ ๐๐ง ๐๐ข๐ค๐๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐๐ง๐ ๐๐ง ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐๐ฌ ๐ฌ๐๐๐๐๐ง๐ฒ๐ ๐ค๐๐ซ๐๐ง๐ ๐ง๐ฒ๐๐ฐ๐ ๐ฆ๐๐ง๐ฎ๐ฌ๐ข๐ ๐ฆ๐๐ง๐ฃ๐๐๐ข ๐ญ๐๐ซ๐ฎ๐ก๐๐ง๐ง๐ฒ๐."
(๐๐ฎ๐ฒ๐ฎ๐ง๐ )
